Artikel

CERITA SINGKAT DI NEGERI ENAM KABUPATEN

(Kaprawi Rahman)

Masalah kependudukan secara umum dibedakan dalam dua hal umum, yakni berdasarkan kuantitas dan kualitas penduduk. Jika masalah kependudukan dapat diatasi dengan baik, maka masalah pembangunan dan kemakmuran penduduk berikutnya juga akan bisa ditangani. Masalah kependudukan adalah hal yang umum dihadapi oleh setiap Provinsi, meski setiap Provinsi di Indonesia memiliki masalah kependudukan namun masalah kependudukan di masing-masing provinsi bisa berbeda. Masalah kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat pun juga khas, Sulawesi Barat juga memiliki beberapa masalah kependudukan yang perlu segera ditangani.. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi termuda yang di Indonesia, hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004 silam. Provinsi dengan letak geografis pas ditengah-tengah Negara Indonesia ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.330.961 jiwa (BPS 2017), jumlah yang jauh lebih sedikit dari provinsi tetangganya seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah sehingga Sulawesi Barat masih tergolong dapat meminimalisir potensi permasalahan penduduk didalamnya, akan tetapi bukan berarti bahwa Sulawesi Barat luput dari masalah penduduk, permasalahan penduduk yang mesti serius ditangani seperti:

a. Tantangan Milennium Development Goals

(Profil Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia), Berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya, Provinsi Sulawesi Barat termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 512.000 orang atau 40 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Lebih dari delapan di antara 10 anak tinggal di daerah perdesaan. Sehingga diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di provinsi ini.

b. Kesehatan

(Laporan SDG untuk Anak-Anak di Indonesia Profil singkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015) Kasus Angka kematian anak masih menjadi tantangan yang serius, bagaimana tidak dari 1.000 kelahiran hidup, 26 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan dan 70 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Tiga dari sepuluh kelahiran tanpa dibantu penolong persalinan terlatih lalu pada tingkat akses lebih rendah bagi ibu dan anak di wilayah perdesaan. Tahun 2015, sebanyak 54 persen bayi diberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya, yang berarti jauh di atas angka rata-rata nasional. Prevalensi malnutrisi relatif tinggi, termasuk di wilayah perkotaan.

Data survei Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan 2017 menunjukkan Sulawesi Barat terdapat 4,9 persen balita yang mempunyai status gizi buruk dan 19,9 persen balita mempunyai status gizi kurang. Persentase underweight/ berat badan kurang/gizi kurang terjadi pada kelompok balita (24,8 persen) lebih tinggi dibandingkan kelompok baduta (21,1 persen). Status gizi balita berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) 14,9 persen balita mempunyai status gizi kategori sangat pendek dan 25,1 persen balita mempunyai status gizi kategori pendek. Peluang terjadi stunting pada anak menunjukkan pada kelompok balita (40 persen) lebih besar dibandingkan kelompok baduta (26,2 persen), kemudian Berdasarkan perhitungan berat badan menurut tinggi badan balita Zscore < -3 standar deviasi (balita sangat kurus), ditemukan sebanyak 106 balita gizi buruk.

Survei Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan 2016 Provinsi Sulawesi Barat juga merupakan Provinsi dengan tingkat bayi stunting (tinggi badan di bawah standar/pendek) tertinggi. Dari pemantauan tersebut ditemukan 39,7 persen bayi usia 0-59 bulan di provinsi dengan Ibu Kota Mamuju tersebut mengalami masalah gizi sehingga tinggi badan balita (bayi di bawah usia lima tahun) di bawah standar. Jumlah tersebut terdiri atas bayi dengan tinggi badan sangat pendek 14,7 persen ditambah 25 persen bayi pendek. Sekitar 18 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, dan 48 persen anak di bawah lima tahun mengalami stunting (tinggi badan rendah dibanding usia). Kasus Angka kematian anak pun masih menjadi tantangan yang serius, bagaimana tidak sebab 1.000 kelahiran hidup, 26 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan dan 70 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Tiga dari sepuluh kelahiran tanpa dibantu penolong persalinan terlatih lalu pada tingkat akses lebih rendah bagi ibu dan anak di wilayah perdesaan. Tahun 2015, sebanyak 54 persen bayi di Provinsi Sulawesi Barat diberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya, yang berarti jauh di atas angka rata-rata nasional. Prevalensi malnutrisi relatif tinggi, termasuk di wilayah perkotaan.

Lalu Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2017 menunjukkan masih tingginya angka penemuan kasus tuberkolosis (TB) yang mengindikasikan ketersediaan pelayanan dan pengobatan belum memadai.

c. Rendahnya tingkat pendidikan

Sumber Pemutahiran data (Pendataan Keluarga Perwakilan BKKBN Prov Sulbar 2015) aspek pendidikan dalam keluarga berdasarkan jumlah jiwa dari 1.215.139, diantaranya terdapat 125.114 jiwa (12,13 persen)  tidak tamat SD, 282.810 jiwa (27,42 persen) berpendidikan tamat SD, 115.220 (11,17 persen) berpendidikan tamat SMP dan 183.659 jiwa (15,11 persen) tidak bersekolah. Terlihat banyak responden dengan status tidak bersekolah, tidak tamat SD dan  hanya mampu tamat SD sehingga dapat dikatakan bahwa ingkat pendidikan khususnya dalam keluarga masih sangat rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah faktor yang sangat mempengaruhi permasalahan kependudukan, rendahnya pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman sehingga masyarakat kurang peduli dan perhatian terhadap ancaman kependudukan yang akan timbul. Dapat dikatakan  Pendidikan masih menjadi masalah yang sangat serius di Provinsi ini, dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka putus sekolah akan berdampak pada kemampuan penduduk dalam menerima perkembangan ataupun kemajuan teknologi iformasi, tingkat pengetahuan  masyarakat akan jauh tertinggal, permasalahan kependudukan akan terus bermunculan serta akan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk peduli dan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan.

d. Kemiskinan

Konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), Atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Maka penduduk miskin dalam hal ini adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah standar garis kemiskinan.

Hasil (survei nasional berbasis rumah tangga) 61 persen anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan, dengan terjadi ketimpangan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2015 walaupun lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi rentan dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan, namun Sekitar 81.000 anak (16 persen) hidup dalam kelurarga yang berada dibawah garis kemiskinan (Rp 8.610 per orang per hari), Anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang jauh lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang kaya.

Hasilnya Provinsi Sulawesi Barat Selama bulan maret  s.d bulan september 2017, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 6,52 ribu jiwa dan garis kemiskinan (GK) Sulawesi Barat sebesar Rp. 315.918 per kapita per bulannya atau meningkat 4,31 persen dibandingkan maret 2017. Lalu pada bulan maret 2018, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan mencapai 151,78 ribu orang (11,25 persen), atau meningkat sebesar 2,3 ribu orang dibandingkan dengan kondisi september 2017 yang sebesar 149,47 ribu orang (11,18 persen). Kemudian persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di bulan september tahun 2017 sebesar 9,50 persen meningkat 9,64 persen di maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada bulan september 2017 sebesar 11,70 persen meningkat pada maret tahun 2018 menjadi 11,75 persen.

Dari (bps.go.id 2018) menyebutkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2018 sebesar 68,46 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 68 orang diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi baik sebagai pekerja atau pencari kerja. Jumlah penduduk yang sedang menganggur pada bulan Agustus 2018 sebanyak 20,2 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,16 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk yang dikategorikan angkatan kerja, sekitar 3 orang diantaranya adalah pengangguran. Pekerja di Sulawesi Barat pun masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah (SLTP ke bawah), yaitu sebanyak 422,4 ribu atau sekitar 68,20 persen. Dengan demikian persoalan kemiskinan masih tetap menjadi permasalahan penduduk yang mesti mendapat perhatian khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

e. Remaja

Biro Pusat Statistik, BAPPENAS, dan UNFPA, memproyeksi penduduk remaja 2000-2025 mencapai sekira 64 juta atau 28,64 persen dari jumlah perkiraan penduduk (222 juta). Permasalahan remaja saat ini sangat kompleks dan mengkhawatirkan, banyak fenomena remaja yang cendrung terlibat dalam tindak kriminal, penyalahgunaan obat-obatan sampai dengan menjadi korban dari perilaku menyimpang.

Sulawesi Barat pada remaja perempuan dan remaja laki-laki usia 14-19 tahun yang mengaku mempunyai teman pernah melakukan hubungan seksual pra nikah masing-masing mencapai 34,7 persen dan 30,9 persen lalu remaja perempuan dan laki-laki usia 20-24 tahun yang mengaku mempunyai teman pernah melakukan hubungan seksual pra nikah, masing-masing mencapai 48,6 persen dan 46,5 persen. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat tahun 2015 juga merilis data bahwa ada 11, 58 Persen remaja wanita di Sulawesi Barat menikah dibawah usia 16 tahun, memiliki prevalensi terbesar di Indonesia untuk anak perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun. Akibatnya setelah menikah cenderung mengalami putus sekolah sehingga memperoleh tingkat pendidikan yang rendah, status sosial yang menurun atau sub ordinasi dalam keluarga, hilangnya hak kesehatan reproduksi, tingginya peluang kematian ibu akibat melahirkan di usia muda, tingginya angka kematian bayi hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian penyalahgunaan narkoba kerap dekat dengan kehidupan para remaja, bagaimana tidak peredaran gelap narkotika di Provinsi Sulawesi Barat tergolong masih tinggi dengan pelaku dan sasarannya remaja, terlihat dari data Pusdatim Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Sulawesi Barat menempati urutan ke-18 tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari 34 provinsi dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,70 persen dari total penduduk Sulbar sejumlah 16,269 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun.

f. Tingginya usia kawin muda/anak

Berdasarkan Survei Nasional Berbasis Rumah Tangga, Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi dengan angka perkawinan usia anak yang relatif tinggi. pada tahun 2015, Satu dari lima perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun, yang berarti hampir dua kali lipat rata-rata nasional. Sebanyak 21 persen perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun menandakan tingkat perkawinan usia anak sedikit lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin. Kemudian BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2016 menyebutkan di Sulawesi Barat nilai rata-rata perkawinan anak sebesar 37 persen, lalu hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia dengan perkawinan anak sebelum umur 18 tahun mencapai 34.2 persen.

Pada Survei Indikator Kinerja Program KKBPK tahun 2017 menggambarkan di Sulawesi Barat baik wanita usia subur dan pasangan usia subur rata-rata menikah di umur 19 tahun dengan median usia kawin pertama adalah 18 tahun. tercatat ada 6 persen wanita usia subur pertama kali menikah pada usia dibawah 15 tahun, kemudian umur 15-19 tahun sebesar 38,7 persen dan diantaranya 7,6 persen pasangan usia subur melangsungkan pernikahan di usia 10-14 tahun. Uniknya hal tersebut di iringi pula dengan pernikahan usia remaja antara umur 15-19 tahun yang berada pada angka cukup tinggi mencapai 49,6 persen. Dari beberapa sumber data tersebut menunjukkan pernikahan dini dan perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat terjadi cukup tinggi.

g. Air bersih dan sanitasi

(United Nations General Assembly, 2001) Peningkatan akses universal terhadap air minum, sanitasi, dan kebersihan sangat penting dalam mendukung dan mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dalam yang tercantum pada Milennium Development Goals. Berdasarkan hasil survei RPJMN Program KKBPK tahun 2017, wilayah Sulawewsi Barat ditemukan 8,5% masyarakat menggunakan air minun dari sumber yang kurang layak, seperti air hujan, air permukaan dan mata air yang tidak terlindung. Sementara itu 40% sanitasi dasar di rumah dengan fasilitas seadanya, masih menggunakan WC/Toilet gantung serta lebih dari setengahnya masih mempraktikkan BAB sembarangan.

Dari beberapa gambaran masalah diatas dapat dikatakan bahwa begitu berat problem kependudukan yang ada pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat, ini menjadi tantangan tersendiri yang sangat  memerlukan usaha dan kerja keras, dibutuhkan strategi serta kerjasama lintas sektor. Pemetaan permasalahan kependudukan pada tiap wilayah yang ada  merupakan salah satu tindakan awal dalam usaha melakukan strategi yang tepat guna menyelesaikan permaslahan tersebut. Paling utama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *